Pemesanan : SMS/Telp : 0856.9115.8852 / 0812.8548.2719

Hukum Kontrak,Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak

Salim H.S., S.H.
200 hlm., 2006, cet. ke-4, (15,5 x 23 cm)

Harga : Rp. 47.000,-



Sinopsis


Hukum Kontrak ( contarct of law;bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.


Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan pasal 1339 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Buku ini menawarkan konsep teoritis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, yang di dalamnya membahas antara lain : konsep teoritis dan pengertian hukum perjanjian; syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak: kontrak-kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata (kontrak nominaat) seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utan, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian ; ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak ; penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak; pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak; serta berakhirnya kontrak.

Materi buku ini sangat membantu berbagai kalangan seperti praktisi hukum, calon notaris atau notaris,legal drafter, mahasiswa hukum, maupun masyarakat luas baik dari segi teoritis maupun praktis. Disisi lain, buku ini dapat menjawab tantangan zaman dengan berkembangnya bidang ekonomi dan perdagangan karena peserta bisnis sangat membutuhkan kontrak perjanjian sebagai bukti telah terjadinya suatu kerja sama antara para pihak.

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KONSEP DAN PENGERTIAN HUKUM KONTRAK
A. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak
B. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak
C. Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
D. Asas Hukum Kontrak
E. Sumber Hukum Kontrak
Daftar Pertayaan

BAB 3 SYARAT-SYARAT SAHNYA DAN MOMENTUM TERJADINYA KONTRAK
A. Istilah dan Pengertian Kontrak
B. Jenis-Jenis Kontrak
C. Syarat-Syarat Sahnya kontrak
D. Momentum Terjadinya Kontrak
E. Bentuk-Bentuk Kontrak
F. Interpretasi dalam Kontrak
G. Fungsi Kontrak
H. Biaya dalam Pembuatan Kontrak
Daftar Pertanyaan

BAB 4 KONTRAK NOMINAAT
A. Istilah dan Pengertian Kontrak Nominaat
B. Jenis-Jenis Kontrak Nominaat
C. Jual Beli
D. Tukar-menukar
E. Sewa-menyewa
F. Persekutuan
G. Badan Hukum
H. Hibah
I. Penitipan Barang
J. Pinjam Pakai
K. Perjanjian Pinjam-meminjam (Pakai Habis)
L. Bunga Tetap dan Bunga abadi
M. Perjanjian Untung-untungan
N. Pemberian kuasa
O. Perjanjian Penanggung Utang
P. Perjanjian Perdamaian
Daftar Pertanyaan

BAB 5 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM HUKUM KONTRAK
A. Somasi
B. Wanprestasi
C. Ganti Rugi
D. Keadaan Memaksa
E. Risiko
Daftar Pertanyaan

BAB 6 PENYUSUNAN, STRUKTUR, DAN ANATOMI KONTRAK
A. Pengantar
B. Prinsip-Prinsip dalam Penyusunan Kontrak
C. Prapenyusunan Kontrak
D. Tahap Penyusunan
E. Struktur dan Anatomi Kontrak
F. Pasca Penyusunan Kontrak
Daftar Pertanyaan

BAB 7 POLA PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG KONTRAK
A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa
B. Litigasi
C. Arbitrase
D. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb)
E. Hakim Parikelir (Private Judges)
F. Konsiliasi
G. Mediasi
H. Mini-Trial
I. Summary Jury Trial
J. Neutral Expert Fact-Finding
K. Early Neutral Evaluation
Daftar Pertanyaan

BAB 8 BERAKHIRNYA KONTRAK
A. Cara Berakhirnya Kontrak
B. Pembayaran
C. Novasi
D. Kompensasi
E. Pencampuran Utang
F. Pembebasab Utang
G. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak
H. Berlakunya Syarat Batal
I. Jangka Waktu Kontrak Telah Berakhr
J. Dilaksanakan Objek Perjanjian
K. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
L. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
M. Putusan Pengadilan

Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H.
688 hlm., 2006, cet. ke-3.

Harga : Rp. 115.000,-



Sinopsis


Di Indonesia Hukum Dagang diatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.

Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, Asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut.

Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan Permodalan di Indonesia dikupas dengan rinci dalam buku ini. Pada cetakan ke-5, buku seri kedua dari pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia ini semakin lengkap. Materi buku ditambah dengan Perseroan terbatas 1995, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan Tahun 1998, Bank Indonesia Tahun 1998, Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar. Dengan Penambahan Materi tersebut, diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan pengetahuan pembaca.

Daftar Isi


BAGIAN I PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN

BAB 1 INTI PENGETAHUAN HUKUM
Par. 1. Pengertian Hukum
Par. 2. Pengertian Hukum Privat (Hukum Sipil
Par. 3. Pengertian Hukum Dagang (Handelsrecht) atau
Hukum Perniagaan
Evaluasi Belajar
Par. 4. Pengertian Subjek Hukum dan Badan Hukum Evaluasi Belajar

BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PERDAGANGAN
Par. 5. Arti Perdagangan
Par. 6. Tugas Perdagangan dan Pembagian Perdagangan
Par. 7. Usaha Perniagaan (Handelszaak)
Evaluasi Belajar

BAB 3 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM DAGANG
Par. 8. Sumber-Sumber Hukum Dagang
Par. 9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Par. 10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Par. 11. Peraturan-Peraturan Khusus (di luar KUHD)
Par. 12. Selayang Pandang Sejarah KUHD
Par. 13. Perubahan Bab 1 Kitab I KUHD Indonesia
Evaluasi Belajar

BAB 4 HUKUM DAGANG YANG TERMUAT DALAM KUHD
Par. 14. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata (Pasal 1 KUHD)
Par. 15. Arti Perusahaan dan Pekerja Tetap
Par. 16. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pembukuan (Bookkeping)
Par. 17. Orang-Orang Perantara dalam Perdagangan
Par. 18. Pimpinan Perusahaan
Par. 19. Pemegang Prokurasi (P.P)
Par. 20. Pedagang Berkrliling (Commercial Traveller)
Par. 21. Agen Perniagaan (Commercial Agent)
Par. 22. Makelar (Broker)
Par. 23. Komisioner (Factory)
Evaluasi Belajar

BAB 5 BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN
Par. 24. Perseroan (maatschap)
Par. 25. Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan KU Per 1848
Evaluasi Belajar

BAB 6 PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS TAHUN 1995
Par. 28. Undang_undang perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 29. Isi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 30. Pendirian Perseroan Terbatas
Par. 31. Anggaran Dasar
Par. 32. Pendaftaran dan Pengumuman
Evaluasi Belajar
Par. 33. Modal Perseroan Terbatas Tahun 1995
Evaluasi Belajar
Par. 34. Pengertian Saham
Evaluasi Belajar
Par. 35. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Evaluasi Belajar
Par. 36. Direksi
Par. 37. Komisaris
Evaluasi Belajar
Par. 38. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Par. 39. Pemeriksaan terhadap Perseroan
Par. 40. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi
Par. 41. Ketentuan Peralihan
Par. 42. Ketentuan Lain-Lain
Par. 43. Ketentuan Penutup

BAB 7 SURAT-SURAT BERHARGA
Par. 44. Surat Berharga
Par. 45. Tentang Wesel (Bill of Exchange)
Par. 46. Tentang Cek (Cheque)
Par. 47. Tentang Promes atau Aksep
Par. 48. tentang Kuitansi pada Pembawa
Par. 49. Konosemen
Par. 50. Ceel (Cedul)
Par. 51. Promes/Aksep
Par. 52. Obligasi
Evaluasi Belajar

BAB 8 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Par. 53. Kepailitan
Par. 54. Hukum Penundaan Pembayaran
Evaluasi Belajar

BAB 9 ASURANSI
Par. 55. Pengertian Asuransi
Par. 56. Tujuan Asuransi
Par. 57. Polis
Par. 58. Asuransi Kerugian
Par. 59. Asuransi Gotong Royong
Par. 60. Asuransi wajib
Evaluasi Belajar

BAB 10 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)
Par. 61. Penjelasan Umum
Par. 62. Ketentuan Umum
Par. 63. Asas dan tujuan
Par. 64. Perjanjian yang Dilarang
Par. 65. Kegiatan yang Dilarang
Par. 66. Posisi Dominan
Par. 67. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Par. 68. Tata Cara Penanganan Perkara
Par. 69. anksi
Par. 70. Ketentuan Lain

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN (Undang_undang No. 8 Tahun 1999)
Par. 71. Penjelasan Umum
Par. 72. Ketentuan Umum
Par. 73. Asas dan Tujuan
Par. 74. Hak dan Kewajiban
Par. 75. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Par. 76. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Par. 77. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Par. 78. Pembinaan dan Pengawasan
Par. 79. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Par. 80. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Par. 81. Penyelesaian Sengketa
Par. 82. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Par. 83. Penyidikan
Par. 84. Sanksi

BAGIAN II PENGETAHUAN PERBANKAN

BAB 12 PENGERTIAN POKOK PERBANKAN DI INDONESIA
Par. 85. Pengertian Bank
Par. 86. Keadaan Perbankan Sebelum Perang Dunia II
Par. 87. Keadaan Perbankan Setelah Perang Dunia II (1945-1949)

BAB 13 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1992 (Undang-undang No. 7 Tahun 1992)
Par. 88. Ketentuan Umum (Pasal 1)
Par. 89. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 90. Jenis dan Usaha Bank
Par. 91. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran
Par. 92. Pembinaan dan Pengawasan Bank
Par. 93. Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing
Par. 94. Rahasia Bank
Par. 95. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 96. Ketentuan Peralihan
Par. 97. Ketentuan Penutup
Par. 98. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992)
Par. 98a. Penyesuaian Bentuk Hukum bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1992)
Par. 99. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi erusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992)
Par. 100. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Menjadi Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1992)
Par. 101. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1992)
Par. 102. Penyesuaian bentuk Hukum bsnk Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992)
Par. 103. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerinta No. 25 Tahun 1992)

BAB 14 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1998 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
Par. 104. Pengertian Umum Perbankan Tahun 1998
Par. 105. Ketentuan Umum (UU No. 10 Tahun 1998 jo. Uu No. 7 Tahun 1992)
Par. 106. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 107. Jenis dan Usaha Bank
Par. 108. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran

BAB 15 BANK SENTRAL (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968)
Par. 109. Isi Undang-Undang Bank Sentral 1968
Par. 110. Ketentuan Khusus

BAB 16 BANK INDONESIA 1999 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999)
Par. 111. Penjelasan Umum
Par. 112. Ketentuan Umum
Par. 113. Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
Par. 114. Tujuan dan Tugas
Par. 115. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Par. 116. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem pembayaran
Par. 117. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Par. 118. Dewan Gubernur
Par. 119. hubungan dengan Pemerintah
Par. 120. Hubungan Internasional
Par. 121. Akuntabilitas dan Anggaran
Par. 122. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 123. Ketentuan Peralihan

BAB 17 LEMBAGA KEUANGAN
Par. 124. Arti Lembaga Keuangan
Par. 125. Cara-cara perizinan Lembaga Keuangan
Par. 126. Perubahan Ketentuan Lembaga Keuangan (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/72 Tanggal 18 Januari 1972)
Par. 127. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Bank Umum swasta, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Pembangunan Swasta (Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M//IV/12 tahun 1968)
Par. 128. Tata Cara Perizinan Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta (Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M/IV/12?68 Tanggal 18 Desember 1968)
Par. 129. Pendirian Bank Swasta Baru

BAGIAN III PENGETAHUAN PERMODALAN

BAB 18 PENGERTIAN POKOK PASAR MODAL
Par. 130. Ketentuan Umum
Par. 131. Isi Keppres No. 53 Tahun 1990

BAB 19 PENGERTIAN KHUSUS PASAR MODAL (Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990)
Par. 132. Ketentuan Umum
Par. 133. Wewewnag dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Par. 134. Bursa Efek dan Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan
Par. 135. Reksa Dana
Par. 136. Perusahaan Efek dan Orang-Orang Yang Ikut Serta dalam Usaha
Par. 137. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Par. 138. Profesi Penunjang Pasar Modal
Par. 139. Perilaku Usaha dari Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi
Par. 140. Pendaftaran Efek
Par. 141. Transaksi Efek yang Dilarang
Par. 142. sanksi-Sanksi dan Banding

BAB 20 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Par. 143. Pengertian Umum Tentang Modal Dalam Negeri
Par. 144. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 145. Pengertian Perusahaan Nasional dan perusahaan Asing
Par. 146. Bidang Usaha dan Izin Usaha
Par. 147. Batas Waktu Berusaha
Par. 148. Pembebasan dan Keringanan Perpajakan
Par. 149. Tenaga Kerja
Par. 150. Kewajiban-Kewajiban Lain
Par. 151. Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968

BAB 21 PENANAMAN MODAL ASING (undang-Undang no. 1 Tahun 1967)
Par. 152. Pengertian Umum tentang Modal Asimg
Par. 153. Pengertian Penanaman Modal Asing
Par. 154. Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Berusaha
Par. 155. Badan usaha Modal Asing
Par. 156. Tenaga Kerja
Par. 157. Pemakaian Tanah
Par. 158. Kelonggaran-Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Lain
Par. 159. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer, dan Repatriasi
Par. 160. Nasionalisasi dan Kompensasi
Par. 161. Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional
Par. 162. Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Par. 163. Perubahan dan Tambahan UU Nomor 11 Tahun 1970
Par. 164. Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas untuk Melancarkan Penanaman Modal di Indonesia
Par. 165. Penyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman Modal dalam Rangka Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 (SK Ketua Badan Koordinasi Penannaman Modal No. 01/1977 tanggal 3 November 1977)
Par. 166. Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

BAB 22 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) (Keppres No. 20 Tahun 1973)
Par. 167. Susunan dan TAta Kerja BPKM
Par. 168. BPKM Daerah
Par. 169. Ketentuan-Ketentuan Lain
Par. 170. Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPKM Tahun 1985 (Keppres RI No. 35/1985)

BAB 23 TATA CARA PENANAMAN MODAL (Keppres No. 21 Tahun 1973)
Par. 171. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 172. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Asing
Par. 173. Tata Cara Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan dan di Bidang Kehutanan
Par. 174. Ketentuan-Ketentuan Lain

BAB 24 PASAR MODAL
Par. 175. Keppres Nomor 52 TAhun 1976 tentang Pasar Modal
Par. 176. Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Persero "DANAREKSA" (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976)

BAB 25 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR (UU No. Tahun 1999)
Par. 177. Penjelasan Umum
Par. 178. Ketentuan Umum
Par. 179. Lalu Lintas Devisa
Par. 180. Sistem Nilai Tukar
Par. 181. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 182. Ketentuan Peralihan

Hukum Perbankan

Adrian Sutedi, S.H., M.H.
296 hlm., 2007, cet. ke-1, (15 ,5 x 23 cm)

Harga : Rp. 67.000,-




Sinopsis


Tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan merupakan isu sensitif dalam dunia perbankan. Hal tersebut disebabkan bank merupakan lembaga penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat yang mengemban kepercayaan masyarakat. Sedikit saja isu tersebut menerpa lembaga perbankan, sistem ekonomi nasional dapat terkena dampaknya.

Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan. Di dalamnya diuraikan secara panjang lebar ruang lingkup permasalahan yang terjadi seputar isu-isu tersebut. Pembahasan dikaitkan dengan contoh kasus peraturan perundang-undangan yang terkait, solusi hukum, serta perbandingannya dengan negara lain. Semuanya dibahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan.

Buku yang berkualitas ini patut dijadikan referensi bagi dosen, mahasiswa, kalangan perbankan, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum. Semoga apa yang tertuang dalam buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dunia perbankan di tanah air.

Daftar Isi


BAB 1 RAHASIA BANK
A. Tinjauan Umum Rahasia Bank
B. Pengertian Rahasia Bank
C. Dasar Hukum Rahasia Bank
D. Beberapa Pengecualian Rahasia Bank
E. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank

BAB 2 PRAKTIK PENCUCIAN UANG DALAM PERBANKAN
A. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang
B. Pengertian Pencucian Uang
C. Objek Pencucian Uang
D. Tujuan Pencucian Uang
E. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang
F. Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang

BAB 3 PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DIDALAM KERAHASIAAN BANK
A. Pengaturan dan Kasus Pencucian Uang di Indonesia
B. Pengalaman Pencucian Uang di Beberapa Negara
C. Dampak Kejahatan Pencucian Uang
D. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pencucian Uang
E. Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pencucian Uang
F. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)
G. Pencegahan Pencucian Uang

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DIDALAM MERGER SAHAM BANK
A. Gambaran Umum dan Pengertian Merger
B. Pengaturan Merger di Beberapa Negara
C. Manfaat, Kelemahan, dan Target Merger
D. Beberapa Faktor yang Harus Dipertimbangkan dalam Merger
E. Pelaksanaan Merger Bank dan Permasalahannya
F. Analisis Hukum Perlindungan Kepentingan Para Pihak dalam Merger Saham Bank

BAB 5 LIKUIDASI DAN KEPAILITAN BANK
A. Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan
B. Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi bank
C. Kewenangan Bank Indonesia dalam Likuidasi Bank
D. Perlindungan Hukum Nasabah dalam Likuidasi Bank
E. Alternatif Penyelesaian bank yang Bermasalah
F. Norma-Norma Hukum Kepailitan di Indonesia
G. Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan
H. Beberapa Permasalahan dalam Kepailitan dan Likuidasi
I. Hukum Kepailitan di Beberapa Negara
J. Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

Celina Tri Siwi Kristianti, S.H., M.Hum.
216 Hlm, Cet. Ke-1 2008, ISBN 979-007-240-6 |

Harga : Rp.50.000,-



Sinopsis


Buku ini menguraikan secara detail hukum perlindungan konsmen meliputi latar belakang hukum perlindungan konsumen; pengertian, hak, dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha; peratuan perundang-undangan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen; tinjauan pada berbagai aspek hukum perlindungan konsumen; prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen; lembaga/instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen; isu-isu hukum perlindungan konsumen; dan penyelesaian sengketa konsumen. Buku ini lulus penilaian dikti tahun 2007.

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan

Dasar - Dasar Hukum Kehutanan
Salim HS, S.H., M.S.
298 hlm., 2006, cet. ke-3, (Edisi Revisi)

Harga : Rp. 60.000,-


Sinopsis

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 ditemukan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis.

Kerusakan hutan seluas itu disebabkan oleh pemegang izin HPH yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Selain itu juga disebabkan oleh perambah hutan dan pencuri kayu. Apa tindakan pemerintah terhadap mereka?

Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis, kawasan hutan, pengusahaan hutan, aspek yuridis peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan, perlindungan hutan, dan yang terakhir tentang sanksi dan analisis kasus.

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 SELAYANG PANDANG HUKUM KEHUTANAN
A. Pengertian Hukum Kehutanan
B. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan
C. Asas-asas Hukum Kehutanan
D. Hubungan antara Negara dengan Hutan

BAB 3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Zaman Pemerintah Hindia Belanda
C. Zaman Jepang
D. Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang)

BAB 4 KEDUDUKAN YURIDIS KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA
A. Pengertian Hutan
B. Jenis-Jenis Hutan
C. Manfaat Hutan
D. Tata Cara Pengukuhan Hutan
E. Status Hukum Kawasan Hutan, Hutan Cadangan, dan hutan Lainnya

BAB 5 PENGUSAHAAN HUTAN
A. Pengantar
B. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
C. Aspek Yuridis HAK Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

BAB 6 ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Sifat Penyerahan Penggunaan Fungsi Hutan
C. Tukar-menukar
D. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Budi Daya Pertanian
E. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi
F. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Lainnya
G. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
H. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Kompensasi
I. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ganti Rugi Letak Bangunan

BAB 7 PERLINDUNGAN HUTAN
A. Tujuan Perlindungan Hutan
B. Macam Perlindungan Hutan
C. Pelaksanaan Perlindungan Hutan
D. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan

BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa
B. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa
C. Tujuan Penyelesaian Sengketa Kehutanan
D. Institusi yang Dapat Ditunjuk untuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
E. Arbitrase
F. Mediasi
G. Class Action (Gugatan Perwakilan)

BAB 9 SANKSI DAN ANALISIS KASUS
A. Pengantar
B. Sanksi Administratif
C. Sanksi Pidana
D. Tanggung Jawab Perdata
E. Analisis Kasus dalam Bidang Kehutanan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H.
160 hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm).

Harga : Rp 39.000,-




Sinopsis


Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah.

Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seseorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah; substansi hukum pemerintah daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintah daerah; mekanisme penyelenggaran pemerintah daerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005.

Daftar Isi :

BAB I PENDAHULUAN
A. Arti dan Terminologi
B. Arti Daerah Otonom
C. Konsep Teori Pemekaran Daerah

BAB 2 SUBSTANSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
A. Dasar Hukum
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
C. Pembagian Urusan Pemerintahan
D. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB 3 STRUKTUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
A. Arti Administrasi
B. Pemerintah Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
D. Perangkat Daerah
E. Kepegawaian Daerah
F. Keuangan Daerah
G. Guna Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB 4 MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Implementasi Kebijakan desentralisasi
B. Perencanaan Pembangunan Daerah
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
D. Pembinaan dan Pengawasan

BAB 5 KEBIJAKAN POLITIK DALAM OTONOMI DAERAH
A. Format Otonomi dan Penyelenggaraannya
B. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
C. Pemberdayaan Legislatif Daerah

BAB 6 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
A. Pemerintahan "Polis"
B. Ketentuan Umum
C. Pemungutan Suara
D. Ketentuan Pidana Pilkada
E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

M. Yahya Harahap, S.H.
488 hlm., 2006, cet. ke-8, (15,5 x 23 cm).

Harga : Rp. 105.000,-



Sinopsis

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan.

Pada dasarnya KUHP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.

Perbaikan dan perombakan yang diamanatkan KUHAP diakui merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas mental dan pengabdian dalam menegakkan citra dan kemuliaan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Pada buku 1 (jilid 1) dibahas proses penanganan tindak pidana yang berada di wilayah kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, buku ini memuat 20 bab menyangkut masalah KUHAP termasuk penyempurnaan, landasan, motivasi, tujuan, prinsip, ketentuan umum, serta ruang lingkup berlakunya KUHAP, fungsi dan Peran Polisi, Penyelidikan, Penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, hak dan kedudukan tersangka, bantuan hukum, penyerahan berkas perkara, penuntut umum, serta bentuk penghentian dan perubahan surat dakwaan.

Bagi pihak-pihak yang berkecimpung di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum, baik berprofesi sebagai polisi, hakim, jaksa, penasihat hukum atau pengacara, atau bahkan mahasiswa hukum yang masih berkecimpung di bangku kuliah, setidaknya buku ini dapat dijadikan bahan acuan atau kajian. Dengan demikian, upaya penegakkan hukum dan pengembangannya terlaksana secara konkret.

Daftar Isi :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 2 KUHAP Perlu Disempurnakan
A. Undang-Undang Semakin Kompleks
1. Sering Ditemukan Perumusan yang Bersifat Elipsis
2. Mengandung Rumusan Broad-Term
3. Perumusannya Bercorak Political Uncertainty
4. Bisa Juga Rumusannya Unforseable Developments
5. Perumusan yang Mengandung Error
B. Sependapat Untuk Menyempurnakan KUHP
C. Penyempurnaan atau Perbaikan

Bab 3 Beberapa Landasan Motivasi KUHAP
A. Landasan Filosofis
B. Landasan Operasional Perumusan
C. Landasan Konstitusional

Bab 4 Prinsip-Prinsip KUHAP
A. Asas Legalitas
B. Asas Keseimbangan
C. Asas Praduga Tak Bersalah
D. Prinsip Pembatasan Penahanan
E. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
F. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Ruhi
G. Asas Unifikasi
H. Prinsip Diferensiasi Fungsional
I. Prinsip Saling Koordinasi
J. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
K. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum

Bab 5 Landasan Tujuan KUHAP
A. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
B. Meningkatakan Sikap Mental Aparat Penegak Hukum
1. Meningkatkan Pembinaan Ketertiban Aparat Penegak Hukum sesuai dengan Fungsi dan Wewenang Masing-masing
2. Peningkatan Pembinaan Profesionalisme
3. Pembinaan Peningkatan Sikap mental
C. Tegaknya Hukum dan Keadilan
D. Melindungi Harkat Martabat manusia
E. Menegakkan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bab 6 Ketentuan Umum

Bab 7 Ruang Lingkup Berlakunya KUHP
A. Mengikuti Asas yang Dianut KUHP
B. Sebagai Acara Peradilan Umum

Bab 8 Tinjauan Umum Fungsi dan Peran Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana
A. Sistem Peradilan Pidana
B. Criminal Justice System Mengandung Elemen Kontroversi
C. masalah Independen
1. Polri Independen Melakukan Fungsi Operasional Ketertiban Umum tanpa Campur Tangan (Intervensi) dan Kontrol dari Kekuasaan Pemerintah Mana Pun
2. Mengenai Aspek Supervisi
3. Independensi Menurut Personel Kualifaid yang Memadai Jumlahnya (an Adequate Number of Safficiently Qualified Personel)
4. Aspek "Kondisi Kerja" dan "Perlengkapan Peralatan Teknologi Modern" yang baik dan Cukup Memadai
5. Aspek izin membunuh (Licensed to Kill D.Due Process of Law
E. fungsi Patroli Perlu Mendapat Perhatian
1. dari Pendekatan gaya Kerja
2. dari Pendekatan Fungsi

Bab 9 Penyelidikan
A. Polri sebagai Penyidik
B. Fungsi dan Wewenang Penyelidik
1. Fungsi dan Wewenang Berdasar Hukum
2. Wewenang Berdasar Perintah penyidik
3. Kewajiban Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Bab 10 Penyidikan
A. Pejabat Penyidik
1. Pejabat Penyidik Polri
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
B. Yang Berhak Melapor dan Mengadu
1. Yang Berhak Menyampaikan
2. Penyampaian Laporan atau Pengaduan
3. Bentuk dan Cara Mengajukan Laporan atau pengaduan
C. Tertangkap Tangan
D. Pemanggilan
1. Yang Dipanggil
2. Bentuk Pemanggilan
3. Tata Cara Pemanggilan
4. Memenuhi Panggilan Adalah :Kewajiban Hukum" (Legal Obligation)
5. Kewajiban Penyidik Memberitahu
E. Kedudukan Penasihat Hukum pada Penyidikanv F. Tata Cara pemeriksaan Penyidikan
1. Pemeriksaan terhadap Tersangka
2. Pengajuan Keberatan Atas Penahanan Penyidik
3. Dapat mengajukan Pemeriksaan Penahanan kepada Praperadilan
4. Mengajukan Saksi yang Menguntngkan
5. Pemeriksaan Terhadap Saksi
6. Keterangan Saksi yang Berniai Alat Bukti
7. Pemeriksaan Terhadap Ahli
8. Bedah Mayat
9. Penggalian mayat
10. Penghentian Penyidikan

Bab 11 Penangkapan
A. Alasan Penangkapan
B. Cara penagkapan
C. batas Waktu Penagkapan
D. Larangan Penangkapan Atas Pelanggaran

Bab 12 Penahanan
A. Dasar penahanan
1. Landasan Dasar atau Unsur Yuridis
2. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran
3. Dipenauhi Syarat Pasal 21 Ayat (1)
B. Tata Cara penahanan
1. Dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat Penetapan
2. Tembuan Harus Diberikan Kepada Keluarga
C. Jenis Tahanan
1. Pemahaman Rumah Tahanan Negara (Rutan)
2. Penahanan Rumah
3. Penahanan Kota
D. Pengalihan Jenis Pengalihan
1. Tata Cara Pengalihan
2. Pengurangan Masa Tahanan
E. Batas Waktu Penahanan
1. Pembatasan Penahanan Secara Umum
2. Pengecualian Pembatasan Penahanan
F. hak Tahanan Selama Berada dalam tahanan
1. Hak yang Bersifat Umum
2. Hak Atas Perawatan Kesehatan
3. Hak Atas Perawatan Rohani
4. Larangan Wajib Kerja
5. Hak Mendapat Kunjungan
G. Penagngguhan Penahanan
1. Terjadinya Penangguhan
2. Syarat Penagguhan Penahanan
3. Jaminan Penagguhan Penahanan
4. Korelasi Penyerahan Berkas dengan Kelanjutan Penagguhan
5. Tata cara pengeluaran Tahanan Karena Penagguhan
6. Pencabutan penagguhan Penahanan
H. Saat Peralihan Yuridis Penahanan
1. saat Beralih Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Penyidik kepada Penuntut Umum
2. Saat Peralihan Yuridis Penahanan Penuntut Umum Kepada Pengadilan Negeri

Bab 13 Penggeledahan
A. Pengertian Penggeledahan
B. Pejabat yang Berwenang Menggeledah
C. Waktu Penggeledahan
D. Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman
1. Penggeledahan Biasa
2. Penggeledahan dalam Keadaan Mendesak
E. Larangan Memasuki Tempat tertentu
F. Penggeledahan di Luar Daerah Hukum
1. Dapat Melakukan Sendiri Penggeledahan
2. Penggeledahan Didelegasikan
G. Penggeledahan Badan
1. Jangkauan Penggeledahan Badan
2. Tata Cara Penggeledahan Bahan

Bab 14 Penyitaan
A. yang Berwenang Menyita
B. Bentuk dan Tata Cara Penyitaan
1. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya
2. Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak
3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan
4. Penyitaan Tidak Langsung
5. Penyitaan Surat atau Tulisan Lati
6. Penyitaan Minuta Akta Notaris Berpedoman kepada Surat Mahkamah Agung/Pemb/3429/86 dan Pasal 43 KUHP
C. Benda yang Dapat Disita
1. Menyikapi Penyitaan dalam Perkara Pidanan Atas Benda yang Disita dalam Perkara Perdata
2. Prinsip Penyitaan
3. Penyitaan dapat Dilakukan dalam Setiap Tingkat Proses Pemeriksaan
4. barang yang Disita dalam Proses Peradilan
D. Penyimpanan Benda Sitaan
1. Fungsi dan Tanggung Jawab Kepala Rupbasan
2. Prinsip Penyimpanan Benda Sitaan
E. Penjualan Lelang Benda Sitaan
1. Syarat Penjualan Lelang yang Perkaranya sedang Diperiksa
2. tata Cara Penjualan Lelang
F. Benda Sitaan Atas Benda Terlarang
G. Pengembalian Benda Sitaan
H. Penyitaan di Luar Daerah Penyidik
1. Penyidik yang Bersangkutan Dapat Melakukan Sendiri
2. Penyitaan dengan Minta Bantuan (Pendelegasian)
I. Peralihan Tanggung Jawab Yuridis Benda Sitaan
1. Kewenangan dan Peralihan Tanggung Jawab Penyidik atas Benda Sitaan
2. Perbedaan Pendapat Antara Penyidik dan Penuntut Umum Mengenai Status Benda Sitaan
3. Kewenangan dan Peralihan Tanggung Jawab Yuridis Penuntut Umum Atas Benda Sitaan
4. Kewenangan Pengadilan Atas Benda Sitaan

Bab 15 Pemeriksaan Surat
A. Pengertian Surat
B. Bentuk dan Cara Pemeriksan Surat
1. Bentuk Surat atau Tlisan yang Dicurigai
2. Surat yang Dapat Memberi Keterangan
C. Bentuk dan Pemeriksaan Surat palsu
1. Apabila Penyidik Menerima Pengaduan
2. Timbul Dugaan Kuat Adanya Surat Palsu atau yang Dipalsukan

Bab 16 Hak dan Kedudukan Tersangka atau Terdakwa
A. Landasan Prinsip: UU No. 14/1970
B. Penjabarannya dalam KUHAP
1. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera Mendapat Pemeriksaan
2. hak Untuk Melakukan Pembelaanv 3. hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada dalam Tahanan
4. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan
5. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum
6. Berhak menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi
C. Penerapan Pasal 56 KUHAP

Bab 17 Bantuan Hukum
A. Pengertian Bantuan Hukum
B. Bantuan Hukum Ditinjau dari Segi Kaidah Hukum Positif
C. Bantuan Hukum yang Diatur dalam KUHAP

Bab 18 Penyerahan Berkas Perkara
A. Penyerahan Tahap pertama
B. Penyerahan Berkas Tahap kedua
1. Penyerahan Berkas Perkara Acara Biasa
2. Penyerahan Berkas Perkara Acara Singkat
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tidak Berwenang Menyerahkan
4. Penyerahan Berkas Perkara Acara Cepat

Bab 19 Penuntut Umum
A. Pengecualian berdasar Pasal 284 Ayat (2)
B. Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum
C. Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penahanan
1. Batas Waktu Penahanan
2. Pengalihan Penahanan
3. Penagguhan Penanganan
4. Keberatan Atas Penahanan

Bab 20 Bentuk Penghentian dan Perubahan Surat Dakwaan
A. Surat Dakwaan
1. Pengertian Surat Dakwan
2. Prinsip Surat dakwaan
3. Syarat Surat Dakwaan
4. Surat Dakwaan yang Tidak Memenuhi Syarat
5. Yang Menentukan Surat Dakwaan Batal
6. Surat Dakwaan yang Tidak Menyebut Fakta
B. Bentuk Surat Dakwaan
1. Surat dakwaan Biasa
2. Surat Dakwaan Alternatif
3. Bentuk Dakwaan Subsidair (Subsidiary)
4. Bentuk Surat dakwaan Kumulasi
C. Penghentian Penuntutan
1. Perbedaan Penghentian Penuntutan dengan Deponering
2. tata Cara penghentian Penuntutan
3. Dapat Lagi Kembali Dilakukan Penuntutan
4. Permintaan pemeriksaan Penghentian penuntutan
D. Pemecahan Berkas Perkara
E. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan
1. Mengubah Surat Dakwaan
2. Surat dan batas Waktu Mengubah Dakwaan
3. Penyampaian Surat Turunan Perubahan Dakwaan
4. Sejauh Mana Perubahan Surat Dakwaan
F. Pembatalan Surat Dakwaan dapat Diajukan Kembali
1. Putusan Pembatalan Surat Dakwaan Sehubungan Dengan Penahanan
2. Hubungan Masa Tahanan yang Dijalani dengan Putusan Pembatalan Surat Dakwaan
G. Permasalahan Sistem Dakwaan Dihubungkan dengan Upaya banding dan Kasasi
1. Dakwaan Berbentuk Alternatif
2. Dakwaan Berbentuk subsidair
3. Dakwaan Berbentuk Kumulasi

Daftar Pustaka

Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding

M. Yahya Harahap, S.H.
192 hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm).

Harga : Rp. 45.000,-



Sinopsis

Pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat kedua ditunjukan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang berperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum dengan menciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding.

Dalam upaya memperkaya Khazanah literatur hukum di tanah air, kami hadirkan ke hadapan Anda; sebuah buku yang sangat berkualitas. Buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakkan prinsip keadilan (fairness) dan keseimbangan (balance) bagi pemohon banding dan termohom banding dalam proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding.

Secara garis besar, buku ini berisikan pembahasan yang komprehensif dan integral tentang ruang lingkup proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding yang dituangkan dalam 13 (tiga belas) bab. Semuanya dikupas tuntas secara terperinci dengan bahasan yang jelas dan lugas disertai dengan contoh-contoh yurisprudensi atas kasus-kasus terdahulu. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan dunia hukum di tanah air. Selamat membaca.

Daftar Isi :


BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KEBERADAAN PENGADILAN TINGGI
A. Kelembagaan dan Organisasinya Diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986, Sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004
B. Kedudukan dan Pembentukan PT
C. Pembinaan PT

BAB 3 SUSUNAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI
A. Pimpinan PT
B. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi
C. Kepaniteraan
D. Sekretariat

BAB 4 KEKUASAAN PENGADILAN TINGGI
A. Berwenang Mengadili Perkara di Tingkat Banding
B. Bertugas dan Berwenang Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili
C. Dapat Memberi Keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat Hukum
D. Melakukan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

BAB 5 HUKUM ACARA PENGADILAN TINGKAT BANDING
A. Untuk Daerah Jawa dan Madura, UU No. 20 Tahun 1947
B. Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Tetap Berlaku Bab IV, Bagian Ketiga RBG

BAB 6 SYARAT FORMIL PERMOHONAN BANDING
A. Diajukan dalam Tenggang Waktu yang Ditentukan Undang-Undang
B. Membayar Lebih Dahulu Biaya Perkara Banding
C. Permohonan Diajukan kepada Panitera PN yang memutus perkara

BAB 7 PEMBERITAHUAN BANDING KEPADA TERBANDING
A. Pencatatan Permintaan Banding dalam Register
B. Pemberitahuan Banding kepada Terbanding
C. Tenggang Waktu Pemberitahuan
D. Pemberitahuan Disertai Penyerahan Salinan Memori Banding
E. Pendelegasian Pemberitahuan
F. Cara Pemberitahuan
G. Kelalaian Pemberitahuan

BAB 8 MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING
A. Memori banding adalah Hak
B. Memori Banding Bukan Syarat Formil Permohonan Banding
C. Memori Banding Dapat Disertai surat Bukti dan Permintaan Pemeriksaan Saksi atau Ahli
D. Tenggang Waktu Pengajuan Memori Banding
E. Penyerahan Memori Banding dapat Disampaikan Kepada Panitera PT
F. Penyerahan Salinan Memori banding kepada Terbanding
G. terbanding Berhak Mengajukan Kontra Memori Banding

BAB 9 MEMERIKSA BERKAS PERKARA
A. Pengaturan dan Pengertian
B. Inzage adalah Hak (Recht op Inzage, Right of Inspection)
C. Tata Cara Inzage
D. Dalam Praktik, Pemberitahuan Inzage Tidak Absolut

BAB 10 PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
A. Tenggang Waktu Pengiriman
B. Materi yang Dikirim di PT

BAB 11 PUTUSAN YANG DAPAT DIBANDING
A. Yang Dapat dibanding, Putusan Akhir
B. Putusan Sela, Dibanding Bersama-sama dengan Putusan Akhir
C. Banding terhadap Putusan Provisi
D. Tergugat Tidak Dapat Banding Terhadap Putusan Verstek, tetapi dapat Mengajukan Verzet
E. Banding Terhadap Putusan Perdamaian
F. Penetapan PN yang Dapat Dibanding

BAB 12 PEMERIKSAAN PERKARA BANDING
A. Pemeriksaan Dilakukan Majelis
B. Tata Cara pemeriksaan Tingkat Banding
C. Pemeriksaan Tambahan

BAB 13 PUTUSAN TINGKAT BANDING
A. Memeriksa Ulang Seluruh Perkara
B. Tingkat Banding Tidak Wajib Merinci Satu Per Satu Memori Banding
C. Terhadap Putusan PN yang Bersifat Negatif, PT pada Tingkat Banding Berwenang Memeriksa dan Menjatuhkan Putusan Materi Pokok Perkara
D. Bentuk Putusan PT pada Tingkat Banding

M. Yahya Harahap, S.H.
520 hlm., 2007, cet. ke-3, (15,5 x 23 cm).

Harga : Rp. 109.000,-



Sinopsis

Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata.

Pada garis besarnya, buku ini berisikan pembahasan yang kompherensif dan integral tentang ruang lingkup eksekusi perdata yang dituangkan dalam 16 (enam belas) bab.
Semuanya dikupas tuntas secara terperinci dengan bahasa yang jelas dan lugas disertai dengan contoh-contoh yurisprudensi atas kasus-kasus terdahulu. Semoga buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap perkembangan dunia hukum di tanah air. Selamat membaca.

Daftar Isi :

BAB 1 PENGERTIAN DAN ASAS EKSEKUSI
A. Sumber Atuan Eksekusi
B. Asas-Asas Eksekusi

BAB 2 PERBEDAAN EKSEKUSI RIIL DENGAN EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
A. Eksekusi Riil dan Sederhana, sedang Eksekusi Pembayaran Uang Memerlukan Tahap Sita Eksekusi dan Penjualan Eksekusi
B. Eksekusi Riil Terbatas Putusan Pengadilan, sedang Eksekusi Pembayaran Uang Meliputi Akta yang Disamakan dengan Putusan Pengadilan
C. Sumber ubungan Hukum yang Disengketakan

BAB 3 PERINGATAN, PENERAPAN, DAN BERITA ACARA EKSEKUSI
A. Peringatan (Aanmaning)
B. Surat Perintah Eksekusi
C. Berita Acara Eksekusi

BAB 4 EKSEKUSI RIIL
A. Tata Cara Eksekusi Riil
B. Ruang Lingkup Pengosongan
C. Tereksekusi Menghindari Pengosongan
D. Penempatan Barang dalam Pengosongan
E. Eksekusi Pembongkaran
F. Eksekusi yang Dapat Dinilai dengan Uang

BAB 5 EKSEKUSI PEMBAYARAN UANG
A. Peringatan (Aanmaning)
B. Sita Eksekusi (Executoriale Beslag)
C. Tata Cara Sita Eksekusi
D. Saat Sita Eksekusi Berkekuatan Mengikat
E. Pendelegasian Sita Eksekusi

BAB 6 PENJUALAN LELANG (LELANG EKSEKUSI)
A. Sumber Hukum Penjualan Lelang
B. Pengertian, Klasifikasi Kantor Lelang dan Pejabat Lelang
C. Persiapan Lelang
D. Pelaksanaan Lelang
E. Eksekusi Riil atas Barang Lelang Eksekusi
F. Risalah Lelang
G. Pembukuan dan Laporan Lelang

BAB 7 EKSEKUSI JAMINAN KREDIT
A. Pendahuluan
B. PemenuhanUang Tanpa Jaminan
C. Pemenuhan Utang dengan Jaminan Biasa
D. Eksekusi Hak Tanggungan (HT)
E. Penaeerapan Eksekusi Jaminan Fidusia (JF)
F. Eksekusi Gadai
G. Eksekusi Hipotek Kapal Laut
H. Eksekusi Hipotek Pesawat Terbang

BAB 8 EKSEKUSI TERLEBIH DAHULU
A. Eksekusi Terlebih Dahulu Sangat Eksepsional
B. Didukung Bukti yang Sempurna, Mengikat, dan Menentukan
C. Pemilihan Kembali Eksekusi Terlebih Dahulu
D. Mewajibkan Pemohon Eksekusi Memberi Jaminan

BAB 9 EKSEKUSI SERENTAK BEBERAPA PUTUSAN
A. Sita dan Penjualan Serentak Atas Beberapa Ekskusi
B. Sita Eksekusi Lanjutan yang Digabung dalam Satu Eksekusi
C. Sita Lanjutan (Voorgzette Beslag)
D. Pembagian Hasil Penjualan secara Berimbang
E. Eksekusi Serentak Tidak Dapat Digabung dengan Tagihan Hak Didahulukan

BAB 10 EKSEKUSI PUTUSAN PERDAMAIAN
A. Syarat Formil Putusan Perdamaian
B. Putusan Perdamaian Mempunyai Kekuatan Eksekutorial
C. Peradilan yang Berwenang Memutuskan Perdamaian
D. Putusan Perdamaian yang Mengandung Cacat Materiil, Noneksekutabel (Nonexecutability)

BAB 11 PENUNDAAN EKSEKUSI
A. Penundaan Eksekusi Bersifat Kasuistik dan Eksektorial
B. Penundaan Atas Alasan Perikemanusiaan
C. Penundaan atas Alasan Derden Verzet
D. Barang Objek Eksekusi masih dalam Proses Perkara Lain
E. Penundaan Atas Alasan Peninjauan Kembali
F. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian
G. Penundaan Eksekusi Menghapuskan Dwangsom
H. Penangguhan atau Penundaan Eksekusi Diterbitkan dalam Bentuk Penetapan dan Terhadapnya Tertutup Upaya Hukum

BAB 12 EKSEKUSI YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN (NONEKSEKUTABEL)
A. Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak ada
B. Putusan Bersifat Deklarator
C. Barang Objek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga
D. Eksekusi terhadap Penyewa, Noneksekutabel
E. Barang yang Hendak Dieksekusi, Dijaminkan kepada Pihak Ketiga
F. Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya
G. Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara
H. Barang Objek Eksekusi Berada Di LUar Negeri
I. Dua Putusan yang Saling Berbeda
J. Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama

BAB 13 PUPN MEMILIKI PARATE EKSEKUSI
A. Sepintas Mengenai Kewenangan PUPN
B. Vergelijikende Beslag atas Eksekusi PUPN
C. PUPN Sah Melaksanakan Eksekusi terhadap Sita yang Lebih Dahulu
D. Pendaftaran sebagai Patokan Menetukan Sita yang Sah

BAB 14 BIAYA EKSEKUSI
A. Biaya Ekskusi Termasuk Biaya Perkara
B. Biaya Eksekusi Dibebankan kepada yang Dihukum Membayar Biaya Perkara
C. Biaya Eksekusi Dibayar Dahulu oleh Pemohon Eksekusi
D. Penagihan Kembali Biaya Eksekusi
E. Eksekusi secara Prodeo

BAB 15 BEBERAPA MASALAH KASUS EKSEKUSI
A. Eksekusi Dilaksanakan Sesuai Amar Putusan
B. Tereksekusi Menolak karena Tidak Sesuai dengan Amar
C. Pemohon Eksekusi Menolak karena Tidak Sesuai dengan Amar
D. Kedua Belah Pihak Menolak Eksekusi
E. Amar Putusan kurang jelas
F. Luas Tanah Berbeda dengan Amar
G. Anmar Meliputi Pihak yang Tidak Digugat
H. Executorial Beslag Meliputi Seluruh Harta Debitur
I. Sita Ekskusi dan Lelang Lanjutan
J. Eksekusi Dikaitkan dengan Banding dan Kasasi yang Terlambat
K. Eksekusi terhadap Tergugat yang Tidak Banding atau Kasasi
L. Mengulangi Eksekusi yang Keliru
M. Perampasan Kembali Sesudah Eksekusi Selesai
N. Eksekusi Berdasarkan Haga Pasaran
O. Verzet (Perlawanan) Pihak Tereksekusi
BAB 16 LMBAGA PAKSA BADAN (GIZELING)
A. Lembaga Paksaadan meupakan Tindakan yang terkait dengan Eksekusi
B. SEMA No.2 Tahun 1964 dan N0.4 Tahun 1957 Menghapus Paksa Badan
C. PERMA N0.1 Tahun 2000 Mencabut SEMA N0. 2 Tahun 1964 dan SEMA N0. 4 Tahun 1975
D. Debitur yang Dapat Dikenakan Paksa Badan Menurut PERMA No.1 Tahun 2000
E. Gugatan Paksa Badan Asesor dengan Gugatan Pokok
F. Pelaksanaan Eksekusi Paksa Badan
G. Perlawanan terhadap Paksa Badan

DAFTAR ISTILAH