Pemesanan : SMS/Telp : 0856.9115.8852 / 0852.1249.1434

Hukum Kontrak,Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak

Kode : HKM027

Salim H.S., S.H.
200 hlm., 2006, cet. ke-4, (15,5 x 23 cm)
Harga : Rp. 36.000,- disc 10% = Rp. 32.400,-



Sinopsis

Hukum Kontrak ( contarct of law;bahasa Inggris) atau overeencomstrech (dalam bahasa Belanda) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.


Hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya, maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Di samping itu, diperkenankan membuat kontrak, baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata. Hal ini sesuai pula dengan pasal 1339 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Buku ini menawarkan konsep teoritis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, yang di dalamnya membahas antara lain : konsep teoritis dan pengertian hukum perjanjian; syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak: kontrak-kontrak yang sudah dikenal dalam KUH Perdata (kontrak nominaat) seperti jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggung utan, perjanjian untung-untungan, dan perdamaian ; ketentuan-ketentuan umum dalam hukum kontrak ; penyusunan, struktur, dan anatomi kontrak; pola penyelesaian sengketa di bidang kontrak; serta berakhirnya kontrak.

Materi buku ini sangat membantu berbagai kalangan seperti praktisi hukum, calon notaris atau notaris,legal drafter, mahasiswa hukum, maupun masyarakat luas baik dari segi teoritis maupun praktis. Disisi lain, buku ini dapat menjawab tantangan zaman dengan berkembangnya bidang ekonomi dan perdagangan karena peserta bisnis sangat membutuhkan kontrak perjanjian sebagai bukti telah terjadinya suatu kerja sama antara para pihak.

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 KONSEP DAN PENGERTIAN HUKUM KONTRAK
A. Istilah dan Pengertian Hukum Kontrak
B. Tempat Pengaturan Hukum Kontrak
C. Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
D. Asas Hukum Kontrak
E. Sumber Hukum Kontrak
Daftar Pertayaan

BAB 3 SYARAT-SYARAT SAHNYA DAN MOMENTUM TERJADINYA KONTRAK
A. Istilah dan Pengertian Kontrak
B. Jenis-Jenis Kontrak
C. Syarat-Syarat Sahnya kontrak
D. Momentum Terjadinya Kontrak
E. Bentuk-Bentuk Kontrak
F. Interpretasi dalam Kontrak
G. Fungsi Kontrak
H. Biaya dalam Pembuatan Kontrak
Daftar Pertanyaan

BAB 4 KONTRAK NOMINAAT
A. Istilah dan Pengertian Kontrak Nominaat
B. Jenis-Jenis Kontrak Nominaat
C. Jual Beli
D. Tukar-menukar
E. Sewa-menyewa
F. Persekutuan
G. Badan Hukum
H. Hibah
I. Penitipan Barang
J. Pinjam Pakai
K. Perjanjian Pinjam-meminjam (Pakai Habis)
L. Bunga Tetap dan Bunga abadi
M. Perjanjian Untung-untungan
N. Pemberian kuasa
O. Perjanjian Penanggung Utang
P. Perjanjian Perdamaian
Daftar Pertanyaan

BAB 5 KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DALAM HUKUM KONTRAK
A. Somasi
B. Wanprestasi
C. Ganti Rugi
D. Keadaan Memaksa
E. Risiko
Daftar Pertanyaan

BAB 6 PENYUSUNAN, STRUKTUR, DAN ANATOMI KONTRAK
A. Pengantar
B. Prinsip-Prinsip dalam Penyusunan Kontrak
C. Prapenyusunan Kontrak
D. Tahap Penyusunan
E. Struktur dan Anatomi Kontrak
F. Pasca Penyusunan Kontrak
Daftar Pertanyaan

BAB 7 POLA PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG KONTRAK
A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa
B. Litigasi
C. Arbitrase
D. Mediasi-Arbitrase (Med-Arb)
E. Hakim Parikelir (Private Judges)
F. Konsiliasi
G. Mediasi
H. Mini-Trial
I. Summary Jury Trial
J. Neutral Expert Fact-Finding
K. Early Neutral Evaluation
Daftar Pertanyaan

BAB 8 BERAKHIRNYA KONTRAK
A. Cara Berakhirnya Kontrak
B. Pembayaran
C. Novasi
D. Kompensasi
E. Pencampuran Utang
F. Pembebasab Utang
G. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak
H. Berlakunya Syarat Batal
I. Jangka Waktu Kontrak Telah Berakhr
J. Dilaksanakan Objek Perjanjian
K. Kesepakatan Kedua Belah Pihak
L. Pemutusan Kontrak Secara Sepihak
M. Putusan Pengadilan

Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia

Kode : HKM026

Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H.
688 hlm., 2006, cet. ke-3.
Harga : Rp. 105.000,- disc 10% = Rp. 94.500,-



Sinopsis

Di Indonesia Hukum Dagang diatur/bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1848 dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD.

Dalam KUHD di atur antara lain, bentuk-bentuk perusahaan seperti perseroan Firma, Perseroan Terbatas Tahun 1848, Perantara Perdagangan, surat-surat berharga, Asuransi, dan pengangkatan di darat dan di laut.

Hukum Dagang di luar Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang memuat perihal Hukum Perbankan dan Permodalan di Indonesia dikupas dengan rinci dalam buku ini. Pada cetakan ke-5, buku seri kedua dari pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia ini semakin lengkap. Materi buku ditambah dengan Perseroan terbatas 1995, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan Tahun 1998, Bank Indonesia Tahun 1998, Lalu lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar. Dengan Penambahan Materi tersebut, diharapkan dapat semakin memperkaya wawasan pengetahuan pembaca.

Daftar Isi


BAGIAN I PERDAGANGAN DAN PERUSAHAAN

BAB 1 INTI PENGETAHUAN HUKUM
Par. 1. Pengertian Hukum
Par. 2. Pengertian Hukum Privat (Hukum Sipil
Par. 3. Pengertian Hukum Dagang (Handelsrecht) atau
Hukum Perniagaan
Evaluasi Belajar
Par. 4. Pengertian Subjek Hukum dan Badan Hukum Evaluasi Belajar

BAB 2 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG PERDAGANGAN
Par. 5. Arti Perdagangan
Par. 6. Tugas Perdagangan dan Pembagian Perdagangan
Par. 7. Usaha Perniagaan (Handelszaak)
Evaluasi Belajar

BAB 3 BEBERAPA PENGERTIAN TENTANG HUKUM DAGANG
Par. 8. Sumber-Sumber Hukum Dagang
Par. 9. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Par. 10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Par. 11. Peraturan-Peraturan Khusus (di luar KUHD)
Par. 12. Selayang Pandang Sejarah KUHD
Par. 13. Perubahan Bab 1 Kitab I KUHD Indonesia
Evaluasi Belajar

BAB 4 HUKUM DAGANG YANG TERMUAT DALAM KUHD
Par. 14. Hubungan Hukum Dagang dan Hukum Perdata (Pasal 1 KUHD)
Par. 15. Arti Perusahaan dan Pekerja Tetap
Par. 16. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pembukuan (Bookkeping)
Par. 17. Orang-Orang Perantara dalam Perdagangan
Par. 18. Pimpinan Perusahaan
Par. 19. Pemegang Prokurasi (P.P)
Par. 20. Pedagang Berkrliling (Commercial Traveller)
Par. 21. Agen Perniagaan (Commercial Agent)
Par. 22. Makelar (Broker)
Par. 23. Komisioner (Factory)
Evaluasi Belajar

BAB 5 BENTUK-BENTUK PERUSAHAAN
Par. 24. Perseroan (maatschap)
Par. 25. Perseroan Terbatas (PT) Berdasarkan KU Per 1848
Evaluasi Belajar

BAB 6 PENGERTIAN PERSEROAN TERBATAS TAHUN 1995
Par. 28. Undang_undang perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 29. Isi Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995
Par. 30. Pendirian Perseroan Terbatas
Par. 31. Anggaran Dasar
Par. 32. Pendaftaran dan Pengumuman
Evaluasi Belajar
Par. 33. Modal Perseroan Terbatas Tahun 1995
Evaluasi Belajar
Par. 34. Pengertian Saham
Evaluasi Belajar
Par. 35. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Evaluasi Belajar
Par. 36. Direksi
Par. 37. Komisaris
Evaluasi Belajar
Par. 38. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan
Par. 39. Pemeriksaan terhadap Perseroan
Par. 40. Pembubaran Perseroan dan Likuidasi
Par. 41. Ketentuan Peralihan
Par. 42. Ketentuan Lain-Lain
Par. 43. Ketentuan Penutup

BAB 7 SURAT-SURAT BERHARGA
Par. 44. Surat Berharga
Par. 45. Tentang Wesel (Bill of Exchange)
Par. 46. Tentang Cek (Cheque)
Par. 47. Tentang Promes atau Aksep
Par. 48. tentang Kuitansi pada Pembawa
Par. 49. Konosemen
Par. 50. Ceel (Cedul)
Par. 51. Promes/Aksep
Par. 52. Obligasi
Evaluasi Belajar

BAB 8 KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Par. 53. Kepailitan
Par. 54. Hukum Penundaan Pembayaran
Evaluasi Belajar

BAB 9 ASURANSI
Par. 55. Pengertian Asuransi
Par. 56. Tujuan Asuransi
Par. 57. Polis
Par. 58. Asuransi Kerugian
Par. 59. Asuransi Gotong Royong
Par. 60. Asuransi wajib
Evaluasi Belajar

BAB 10 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999)
Par. 61. Penjelasan Umum
Par. 62. Ketentuan Umum
Par. 63. Asas dan tujuan
Par. 64. Perjanjian yang Dilarang
Par. 65. Kegiatan yang Dilarang
Par. 66. Posisi Dominan
Par. 67. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Par. 68. Tata Cara Penanganan Perkara
Par. 69. anksi
Par. 70. Ketentuan Lain

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN (Undang_undang No. 8 Tahun 1999)
Par. 71. Penjelasan Umum
Par. 72. Ketentuan Umum
Par. 73. Asas dan Tujuan
Par. 74. Hak dan Kewajiban
Par. 75. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha
Par. 76. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku
Par. 77. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Par. 78. Pembinaan dan Pengawasan
Par. 79. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Par. 80. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
Par. 81. Penyelesaian Sengketa
Par. 82. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Par. 83. Penyidikan
Par. 84. Sanksi

BAGIAN II PENGETAHUAN PERBANKAN

BAB 12 PENGERTIAN POKOK PERBANKAN DI INDONESIA
Par. 85. Pengertian Bank
Par. 86. Keadaan Perbankan Sebelum Perang Dunia II
Par. 87. Keadaan Perbankan Setelah Perang Dunia II (1945-1949)

BAB 13 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1992 (Undang-undang No. 7 Tahun 1992)
Par. 88. Ketentuan Umum (Pasal 1)
Par. 89. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 90. Jenis dan Usaha Bank
Par. 91. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran
Par. 92. Pembinaan dan Pengawasan Bank
Par. 93. Dewan Komisaris, Direksi, dan Tenaga Asing
Par. 94. Rahasia Bank
Par. 95. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 96. Ketentuan Peralihan
Par. 97. Ketentuan Penutup
Par. 98. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1992)
Par. 98a. Penyesuaian Bentuk Hukum bank Dagang Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1992)
Par. 99. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi erusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992)
Par. 100. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Ekspor Impor Menjadi Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1992)
Par. 101. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Bumi Daya Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1992)
Par. 102. Penyesuaian bentuk Hukum bsnk Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992)
Par. 103. Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Pembangunan Indonesia Menjadi perusahaan Perseroan (Peraturan Pemerinta No. 25 Tahun 1992)

BAB 14 HUKUM PERBANKAN TAHUN 1998 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan)
Par. 104. Pengertian Umum Perbankan Tahun 1998
Par. 105. Ketentuan Umum (UU No. 10 Tahun 1998 jo. Uu No. 7 Tahun 1992)
Par. 106. Asas, Fungsi, dan Tujuan
Par. 107. Jenis dan Usaha Bank
Par. 108. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Pemikiran

BAB 15 BANK SENTRAL (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968)
Par. 109. Isi Undang-Undang Bank Sentral 1968
Par. 110. Ketentuan Khusus

BAB 16 BANK INDONESIA 1999 (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999)
Par. 111. Penjelasan Umum
Par. 112. Ketentuan Umum
Par. 113. Status, Tempat Kedudukan, dan Modal
Par. 114. Tujuan dan Tugas
Par. 115. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Par. 116. Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem pembayaran
Par. 117. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Par. 118. Dewan Gubernur
Par. 119. hubungan dengan Pemerintah
Par. 120. Hubungan Internasional
Par. 121. Akuntabilitas dan Anggaran
Par. 122. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 123. Ketentuan Peralihan

BAB 17 LEMBAGA KEUANGAN
Par. 124. Arti Lembaga Keuangan
Par. 125. Cara-cara perizinan Lembaga Keuangan
Par. 126. Perubahan Ketentuan Lembaga Keuangan (Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-38/MK/IV/72 Tanggal 18 Januari 1972)
Par. 127. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Bank Umum swasta, Bank Tabungan Swasta, dan Bank Pembangunan Swasta (Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M//IV/12 tahun 1968)
Par. 128. Tata Cara Perizinan Bank Umum Swasta, Bank Tabungan Swasta dan Bank Pembangunan Swasta (Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 603/M/IV/12?68 Tanggal 18 Desember 1968)
Par. 129. Pendirian Bank Swasta Baru

BAGIAN III PENGETAHUAN PERMODALAN

BAB 18 PENGERTIAN POKOK PASAR MODAL
Par. 130. Ketentuan Umum
Par. 131. Isi Keppres No. 53 Tahun 1990

BAB 19 PENGERTIAN KHUSUS PASAR MODAL (Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990)
Par. 132. Ketentuan Umum
Par. 133. Wewewnag dan Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Par. 134. Bursa Efek dan Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan
Par. 135. Reksa Dana
Par. 136. Perusahaan Efek dan Orang-Orang Yang Ikut Serta dalam Usaha
Par. 137. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Par. 138. Profesi Penunjang Pasar Modal
Par. 139. Perilaku Usaha dari Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi
Par. 140. Pendaftaran Efek
Par. 141. Transaksi Efek yang Dilarang
Par. 142. sanksi-Sanksi dan Banding

BAB 20 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI
Par. 143. Pengertian Umum Tentang Modal Dalam Negeri
Par. 144. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 145. Pengertian Perusahaan Nasional dan perusahaan Asing
Par. 146. Bidang Usaha dan Izin Usaha
Par. 147. Batas Waktu Berusaha
Par. 148. Pembebasan dan Keringanan Perpajakan
Par. 149. Tenaga Kerja
Par. 150. Kewajiban-Kewajiban Lain
Par. 151. Perubahan dan Tambahan UU No. 6 Tahun 1968

BAB 21 PENANAMAN MODAL ASING (undang-Undang no. 1 Tahun 1967)
Par. 152. Pengertian Umum tentang Modal Asimg
Par. 153. Pengertian Penanaman Modal Asing
Par. 154. Bentuk Hukum, Kedudukan, dan Daerah Berusaha
Par. 155. Badan usaha Modal Asing
Par. 156. Tenaga Kerja
Par. 157. Pemakaian Tanah
Par. 158. Kelonggaran-Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan Lain
Par. 159. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer, dan Repatriasi
Par. 160. Nasionalisasi dan Kompensasi
Par. 161. Kerja Sama Modal Asing dan Modal Nasional
Par. 162. Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Par. 163. Perubahan dan Tambahan UU Nomor 11 Tahun 1970
Par. 164. Penyederhanaan Pengesahan Perseroan Terbatas untuk Melancarkan Penanaman Modal di Indonesia
Par. 165. Penyempurnaan Prosedur Permohonan Fasilitas Penanaman Modal dalam Rangka Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 jo. Undang-Undang No.11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 (SK Ketua Badan Koordinasi Penannaman Modal No. 01/1977 tanggal 3 November 1977)
Par. 166. Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing

BAB 22 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) (Keppres No. 20 Tahun 1973)
Par. 167. Susunan dan TAta Kerja BPKM
Par. 168. BPKM Daerah
Par. 169. Ketentuan-Ketentuan Lain
Par. 170. Perubahan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPKM Tahun 1985 (Keppres RI No. 35/1985)

BAB 23 TATA CARA PENANAMAN MODAL (Keppres No. 21 Tahun 1973)
Par. 171. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri
Par. 172. Ketentuan Pokok Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Asing
Par. 173. Tata Cara Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan dan di Bidang Kehutanan
Par. 174. Ketentuan-Ketentuan Lain

BAB 24 PASAR MODAL
Par. 175. Keppres Nomor 52 TAhun 1976 tentang Pasar Modal
Par. 176. Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Persero "DANAREKSA" (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1976)

BAB 25 LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM NILAI TUKAR (UU No. Tahun 1999)
Par. 177. Penjelasan Umum
Par. 178. Ketentuan Umum
Par. 179. Lalu Lintas Devisa
Par. 180. Sistem Nilai Tukar
Par. 181. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
Par. 182. Ketentuan Peralihan

Hukum Perbankan

Kode : HKM025

Adrian Sutedi, S.H., M.H.
296 hlm., 2007, cet. ke-1, (15 ,5 x 23 cm)
Harga : Rp. 51.000,- disc 10% = Rp. 45.900,-



Sinopsis

Tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan merupakan isu sensitif dalam dunia perbankan. Hal tersebut disebabkan bank merupakan lembaga penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat yang mengemban kepercayaan masyarakat. Sedikit saja isu tersebut menerpa lembaga perbankan, sistem ekonomi nasional dapat terkena dampaknya.

Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan ditinjau dari perspektif tindak pidana pencucian uang, merger, dan kepailitan. Di dalamnya diuraikan secara panjang lebar ruang lingkup permasalahan yang terjadi seputar isu-isu tersebut. Pembahasan dikaitkan dengan contoh kasus peraturan perundang-undangan yang terkait, solusi hukum, serta perbandingannya dengan negara lain. Semuanya dibahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan.

Buku yang berkualitas ini patut dijadikan referensi bagi dosen, mahasiswa, kalangan perbankan, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum. Semoga apa yang tertuang dalam buku ini dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dunia perbankan di tanah air.

Daftar Isi


BAB 1 RAHASIA BANK
A. Tinjauan Umum Rahasia Bank
B. Pengertian Rahasia Bank
C. Dasar Hukum Rahasia Bank
D. Beberapa Pengecualian Rahasia Bank
E. Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank

BAB 2 PRAKTIK PENCUCIAN UANG DALAM PERBANKAN
A. Sejarah dan Perkembangan Praktik Pencucian Uang
B. Pengertian Pencucian Uang
C. Objek Pencucian Uang
D. Tujuan Pencucian Uang
E. Tahap-Tahap dan Proses Pencucian Uang
F. Beberapa Modus Operandi Pencucian Uang

BAB 3 PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCUCIAN UANG DIDALAM KERAHASIAAN BANK
A. Pengaturan dan Kasus Pencucian Uang di Indonesia
B. Pengalaman Pencucian Uang di Beberapa Negara
C. Dampak Kejahatan Pencucian Uang
D. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pencucian Uang
E. Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba dan Tindak Pencucian Uang
F. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle)
G. Pencegahan Pencucian Uang

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN PARA PIHAK DIDALAM MERGER SAHAM BANK
A. Gambaran Umum dan Pengertian Merger
B. Pengaturan Merger di Beberapa Negara
C. Manfaat, Kelemahan, dan Target Merger
D. Beberapa Faktor yang Harus Dipertimbangkan dalam Merger
E. Pelaksanaan Merger Bank dan Permasalahannya
F. Analisis Hukum Perlindungan Kepentingan Para Pihak dalam Merger Saham Bank

BAB 5 LIKUIDASI DAN KEPAILITAN BANK
A. Likuidasi Bank Menurut Undang-Undang Perbankan
B. Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi bank
C. Kewenangan Bank Indonesia dalam Likuidasi Bank
D. Perlindungan Hukum Nasabah dalam Likuidasi Bank
E. Alternatif Penyelesaian bank yang Bermasalah
F. Norma-Norma Hukum Kepailitan di Indonesia
G. Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan
H. Beberapa Permasalahan dalam Kepailitan dan Likuidasi
I. Hukum Kepailitan di Beberapa Negara
J. Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran

Kode : HKM024
Hukum Perlindungan Konsumen
Celina Tri Siwi Kristianti, S.H., M.Hum.

216 Hlm, Cet. Ke-1 2008, ISBN 979-007-240-6 |
Rp.42.000,-



Sinopsis


Buku ini menguraikan secara detail hukum perlindungan konsmen meliputi latar belakang hukum perlindungan konsumen; pengertian, hak, dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha; peratuan perundang-undangan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen; tinjauan pada berbagai aspek hukum perlindungan konsumen; prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen; lembaga/instansi dan perannya dalam perlindungan konsumen; isu-isu hukum perlindungan konsumen; dan penyelesaian sengketa konsumen. Buku ini lulus penilaian dikti tahun 2007.

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya

Kode : HKM023

Adrian Sutedi, S.H., M.H.
364 hal., Cet. ke-1 2008
Harga : Rp. 68.000,- disc 10% = Rp. 61.200,-



Sinopsis

Buku ini secara teoritis dan praktis memaparkan proses terjadinya korupsi dalam pengadaaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, penjelasan, penyerahan dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, hingga pengumuman calon pemenang.

Dimuat pula contoh kasus dalam pengadaan barang dan jasa disertai analisis kasusnya dan solusi terbaru dalam meminimalisasi praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa (E-Procurement, E- Government, dan E-Announcement).

Hukum Lingkungan Indonesia

Kode : HKM022

R.M. Gatot P. Soemartono. S.E., S.H., M.M.
288 hlm., 2004, cet. ke-2
Harga : Rp. 46.000,- disc 10% = Rp. 41.400,-



Sinopsis

Hukum lingkungan, tidak seperti bidang hukum hukum lainnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih sangat muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa terakhir ini. Akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan maupun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, buku "Hukum Lingkungan Indonesia" ini diharapakan dapat membantu untuk mengatasi kesulitan tersebut.

Buku ini dimulai dengan beberapa konsep dasar, yaitu konsep ekologi, konsep ekosistem, dan konsep lingkungan. Ketiga konsep ini sangat penting dalam mempelajari setiap adisiplin yang berhubungan dengan lingkungan, termasuk hukum lingkungan. Sebagai tambahan pemahaman lingkungan Hidup Indonesia, khususnya mengenai karakteristik dan kelembagaannya, perlu pula dikemukakan untuk memudahkan dalam memasuki pembahasan selanjutnya yaitu hukum lingkungan Indonesia.

Daftar Isi :


BAB I PENDAHULUAN
A. KONSEP EKOLOGI
B. KONSEP EKOSISTEM
C. KONSEP LINGKUNGAN
D. LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA
1. Karakterisrtik
2. Kelembagaan

BAB II HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA DAN PENEGAKANNYA
A. PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN
B. KONFERENSI STOCKHOLM, WCED DAN KONFERENSI RIO
1. Konferensi Stockholm
2. Komisi Dua Lingkungan dan Pembangunan (WCED)
3. Konferensi Rio de Janeiro
C. PENGERTIAN HUKUM LINGKUNGAN
D. HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA
E. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

BAB III ANALISIS UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
A. SEJARAH PENYUSUNAN UULH
B. SISTEMATIKA UULH
C. SIFAT, FUNGSI, DAN CIRI-CIRI
D. ANALISIS PASAL-PASAL UULH

BAB IV PENGATURAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
A. MANFAAT DAN RISIKO LINGKUNGAN
B. ORDONASI GANGGUAN
C. KELEMAHAN ORDONASI GANGGUAN
D. PENGATURAN LIMBAH B-3
1. Beberapa Pengertian
2. Analisis Pengaturan Limbah B-3
E. BADAN PENGENDALIAN BADAN LINGKUNGAN
F. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
1. Pengertian
2. Perbedaan PP No. 29 Tahun 1986 dan PP No. 51 Tahun 193
3. KA-ANDAL
4. Analisis Dampak Lingkungan
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
6. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
G. UKL dan UPL
1. Fungsi UKL dan UPL
2. Ruang Lingkup UKL dan UPL
3. Sistematika UKL dan UPL
H. AUDIT LINGKUNGAN

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN HIDUP
A. MASALAH PEMBANGUNAN
B. PEMBANGUNAN INDUSTRI
C. PEMBANGUNA BERWAWASAN LINGKUNGAN
D. DASAR KEBIJAKSANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Garis-Garis Besar Haluan Negara (1993-1998)
2. Rencana Pembangunan Lima Tahun VI (1994-1999)
E. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Program Pokok
2. Program Penunjang

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I :Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982
LAMPIRAN II : Penyususnan Kerangka Acuan
LAMPIRAN III : Dokumen ANDAL
LAMPIRAN IV : Penyusunan Dokumen RKL
LAMPIRAN V : Penyusunan Dokumen RPL
LAMPIRAN VI : Susunan Kenggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
LAMPIRAN VII : Komisi AMDAL Terpadu
LAMPIRAN VIII : Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

Dasar-Dasar Hukum Kehutanan

Kode : HKM021

Salim HS, S.H., M.S.
298 hlm., 2006, cet. ke-3, (Edisi Revisi)
Harga : Rp. 47.000,- disc 10% = Rp. 42.300,-


Sinopsis

Hutan di Indonesia merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai maka hak-hak negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PBB, yaitu FAO pada tahun 1991 ditemukan bahwa kerusakan hutan di Indonesia untuk kepentingan industri seluas 1.314.700 ha per tahun. Sehingga diperkirakan dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun hutan tropis di Indonesia akan habis.

Kerusakan hutan seluas itu disebabkan oleh pemegang izin HPH yang tidak mematuhi ketentuan hukum. Selain itu juga disebabkan oleh perambah hutan dan pencuri kayu. Apa tindakan pemerintah terhadap mereka?

Buku ini membahas secara lengkap dan tuntas tentang permasalahan kehutanan, sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, kedudukan yuridis, kawasan hutan, pengusahaan hutan, aspek yuridis peralihan fungsi hutan di luar bidang kehutanan, perlindungan hutan, dan yang terakhir tentang sanksi dan analisis kasus.

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 SELAYANG PANDANG HUKUM KEHUTANAN
A. Pengertian Hukum Kehutanan
B. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan
C. Asas-asas Hukum Kehutanan
D. Hubungan antara Negara dengan Hutan

BAB 3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Zaman Pemerintah Hindia Belanda
C. Zaman Jepang
D. Zaman Kemerdekaan (1945-Sekarang)

BAB 4 KEDUDUKAN YURIDIS KAWASAN HUTAN, HUTAN CADANGAN, DAN HUTAN LAINNYA
A. Pengertian Hutan
B. Jenis-Jenis Hutan
C. Manfaat Hutan
D. Tata Cara Pengukuhan Hutan
E. Status Hukum Kawasan Hutan, Hutan Cadangan, dan hutan Lainnya

BAB 5 PENGUSAHAAN HUTAN
A. Pengantar
B. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
C. Aspek Yuridis HAK Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI)

BAB 6 ASPEK YURIDIS PERALIHAN FUNGSI HUTAN DI LUAR BIDANG KEHUTANAN
A. Pengantar
B. Sifat Penyerahan Penggunaan Fungsi Hutan
C. Tukar-menukar
D. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Budi Daya Pertanian
E. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi
F. Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Lainnya
G. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
H. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Kompensasi
I. Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Ganti Rugi Letak Bangunan

BAB 7 PERLINDUNGAN HUTAN
A. Tujuan Perlindungan Hutan
B. Macam Perlindungan Hutan
C. Pelaksanaan Perlindungan Hutan
D. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan

BAB 8 PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
A. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa
B. Para Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan Penyelesaian Sengketa
C. Tujuan Penyelesaian Sengketa Kehutanan
D. Institusi yang Dapat Ditunjuk untuk Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
E. Arbitrase
F. Mediasi
G. Class Action (Gugatan Perwakilan)

BAB 9 SANKSI DAN ANALISIS KASUS
A. Pengantar
B. Sanksi Administratif
C. Sanksi Pidana
D. Tanggung Jawab Perdata
E. Analisis Kasus dalam Bidang Kehutanan

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Kode : HKM020

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H.
160 hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm).
Harga : Rp. 30.000,- disc 10% = Rp 27.000,-



Sinopsis

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Didaerah-daerah yang bersifat otonom (Streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang. Didaerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah.

Disamping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seseorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintah daerah; substansi hukum pemerintah daerah di Indonesia; struktur penyelenggaraan pemerintah daerah; mekanisme penyelenggaran pemerintah daerah; kebijakan politik dalam otonomi daerah; serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2005.

Daftar Isi :

BAB I PENDAHULUAN
A. Arti dan Terminologi
B. Arti Daerah Otonom
C. Konsep Teori Pemekaran Daerah

BAB 2 SUBSTANSI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
A. Dasar Hukum
B. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan
C. Pembagian Urusan Pemerintahan
D. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB 3 STRUKTUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
A. Arti Administrasi
B. Pemerintah Daerah
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
D. Perangkat Daerah
E. Kepegawaian Daerah
F. Keuangan Daerah
G. Guna Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

BAB 4 MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Implementasi Kebijakan desentralisasi
B. Perencanaan Pembangunan Daerah
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
D. Pembinaan dan Pengawasan

BAB 5 KEBIJAKAN POLITIK DALAM OTONOMI DAERAH
A. Format Otonomi dan Penyelenggaraannya
B. Sistem Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
C. Pemberdayaan Legislatif Daerah

BAB 6 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
A. Pemerintahan "Polis"
B. Ketentuan Umum
C. Pemungutan Suara
D. Ketentuan Pidana Pilkada
E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar

Kode : HKM0019

Supriadi, S.H., M.Hum.
hlm., 2006, cet. ke-1, (15,5 x 23 cm)
Harga : Rp. 67.000,- disc 10% = Rp. 60.300,-



Sinopsis

Lingkungan sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan mesti dijaga kelestariannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk di berdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya.


Berdasarkan hal tersebut, pengenalan tentang aspek-aspek hukum lingkungan mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan suatu pembangunan yang tidak bertentangan terhadap prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Karena, pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah dua hal yang saling menunjang (interpendent).

Buku ini mengkaji secara panjang lebar prinsip-prinsip dasar penting yang terkandung dalam kajian hukum lingkungan. Semua dituangkan secara utuh, runtut, dan jelas dalam 7 (tujuh) bab besar. Selain uraian teoritis, pembahasan disertai dengan fakta-fakta historis terkait kesadaran akan lingkungan yang telah mengglobal, dan tak kalah pentingnya, ditampilkan pula contoh-contoh kasus lingkungan yang pernah terjadi di tanah air untuk memberi gambaran sejauh mana seperangkat hukum positif yang terkait dengan bidang lingkungan telah ditegakkan.

Buku yang telah lolos penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) ini patut dijadikan referensi bagi dosen dan mahasiswa hukum, aparat penegak hukum, pemerintah, praktisi politik, kalangan pengusaha, dan pekerja-pekerja LSM Lingkungan. Semoga bermanfaat.

Daftar Isi :

BAB 1 PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN
A. Pengertian Ekologi, Ekosistem, dan Daya Dukung Lingkungan
B. Lingkungan Hidup Sebagai Sumber Daya
C. Pendekatan Lingkungan Hidup Bersifat Holistik
D. Etika Lingkungan
E. Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB 2 MASALAH LINGKUNGAN GLOBAL DAN REGIONAL
A. Lingkungan dan Pembangunan
B. Masalah Lingkungan Global
C. Masalah Lingkungan Regional

BAB 3 KESADARAN LINGKUNGAN
A. Global-Internasional
B. Deklarasi Stockholm
C. Deklarasi Rio de Janeiro
D. Prinsip-Prinsip Protokol Kyoto
E. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan Johannesburg Afrika Selatan
F. Kesepakatan Internasional
G. Lembaga-Lembaga Internasional

BAB 4 HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL
A. Pengertian Hukum Lingkungan
B. Sejarah Lingkungan Nasional
C. Kebijaksanaan Lingkungan Nasional
D. Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB 5 IMPLIKASI BERLAKUNYA UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
A. Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat
B. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
C. Baku Mutu Lingkungan Hidup
D. Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup
E. Audit Lingkungan
F. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
G. Gugatan Kelompok (Class Action)
H. Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM)

BAB 6 PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN
A. Pengertian Penegakkan Hukum
B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
C. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata
D. Penyelesaian dengan Instrumen Hukum Pidana

BAB 7 KASUS-KASUS LINGKUNGAN
A. Kasus Burung Cendrawasih (PN Sorong)
B. Kasus Limbah Tahu (PN Sidoarjo,1998)
C. Kasus Perusakan Hutan Pinus dan Pencemaran Sungai Asahan (PN Jakarta Pusat, 1989)
Kode : hkm001
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
R. Soegijatno Tjakranegara, S.H.
312 hlm., 2002, cet. ke-3
Harga Rp. 50.000,- disc 10% = Rp. 45.000,-





Sinopsis

Meningkatnya kasus pelanggaran hukum dalam kaitannya dengan praktek penyelenggaraan negara menjadikan hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia sebagai hal yang wajib diketahui seluk beluknya. Penanganan kasus-kasusnya akan salah urus.

Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh mahasiswa hukum. Untuk mempermudah penyerapan ilmunya, buku ini menyajikan pengertian dan ruang lingkup HTUN, hubungan peradilan TUN dan kontrol masyarakat, landasan hukum organisasi lembaga peradilan TUN, serta acara pada peradilan TUN.

Daftar Isi :

BAB I. PENDAHULUAN
A. Beberapa Pengertian dan Istilah HTUN dan PERATUN
B. Ketetapan Badan Administrasi dalam Birokrasi Tata Usaha Negara
C. Sejarah Hukum Administrasi Peradilan/Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara
D. Sistem Peradilan Administrasi Dibeberapa Negara

BAB II. HUBUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN KONTROL MASYARAKAT
A. Kontrol Masyarakat Sebagai Upaya Pendemokrasian Bangsa dan Negara
B. Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Demokrasi Pancasila
C. Keberadaan PTUN sebagai Kontrol Masyarakat
D. Peranan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

BAB III. PERMASALAHAN YURIDIS DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
A. Pendahuluan
B. Pembahasan Pasal 1 sampai 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
C. Badan atau Pejabat Tata Usaha Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintah
D. Asas-asas Perbuatan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang
E. Keputusan Suatu Penetapan Tertulis yang Dikeluarkan Badan atau Pejabat tat Usaha Negara
F. Penetapan Norma-norma Hukum Secara Bertingkat
G. Penetapan Tertulis

BAB IV. LANDASAN HUKUM ORGANISASI LEMBAGA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
A. Asas Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara
B. Landasan Dasar Hukum Organisasi Lembaga PTUN
C. Kedudukan dan Susunan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara
D. Dalam Menjalankan Tugas Bagian II Bab II paragraf I UU No. 5 tahun 1986
E. Paragraf II tentang Kepaniteraan
F. Sekretaris Peradilan Tata Usaha Negara
G. Kekurangan dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha negara Di Wilayah Hukumnya

BAB V. ACARA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
A. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara
B. Susunan Pengajuan Gugatan
C. Tentang Kuasa Hukum
D. Pemeriksaan Dalam Persidangan
E. Pemeriksaan Pemeriksaan
F. Pemeriksan pada Tingkat Pertama
1. Pemeriksaan Acara Biasa
2. Pemeriksaan Acara Cepat
G. Pemeriksaan Tingkat Banding Peradilan Tata Usaha Negara
H. Pemeriksaan Pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali
I. Pemeriksaan untuk Peninjauan Kembali
J. Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara
K. Putusan Pengadilan Tat Usaha Negara
L. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
M. Perihal Ganti Rugi dan rehabilitasi

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
I. susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili (Rechterlijke Ordonnantie (R.O)
II. Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia
III. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara 1985-73
IV. Keppres Nomor 75 tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
V. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
VI. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata Usaha Negara. Lembaran negara 1986-77
VII. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran negara 1986-20
VIII. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tetang Grasi Lembaran Negara 1950-40
Kode : hkm002
Kedudukan, Kewenangan, Dan Acara Peradilan Agama
M. Yahya Harahap, S.H.
388 hlm., 2005, cet. ke-3, (15,5 x 23 cm).
Rp. 64.000,- disc 10% = Rp. 57.600




Sinopsis

Sejarah Perundang-Undangan Indonesia Mencatat lagi satu Undang-Undang, Yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang Dikenal Sebagai Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Ini telah masuk dalam Lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989.

Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan lanjutan yang melengkapi UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986, Dan UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986

Sekalipun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini agak terlambat dibandingkan dengan undang-undang untuk lingkungan peradilan yang lain, tapi tidak mengurangi makna kehadirannya ditengah-tengah upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional.

Sejak alam kemerdekaan hingga sekarang, kita dilingkari nilai tata hukum yang majemuk berupa tata Hukum Barat, Adat, dan Islam. Lingkaran tata hukum tersebut sekaligus disertai dengan lingkungan kekuasaan peradilan yang menyertai penerapan penegakan tata hukum tersebut. Khusus bagi bidang Tata Hukum Islam yang meliputi perdata sosial kekeluargaan, sudah berjalan sesuai dengan lingkungan kekuasaan peradilan Agama untuk melayani pencari keadilan bagi mereka yang beraga lain.

Semoga buku Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989 ini akan dapat memberikan sumbangsihnya bagi perkembangan pengetahuan hukum dan menambah wawasan bagi pencari keadilan, praktisi hukum dan umum. Penulisnya, M Yahya Harahap, S.H. Seorang Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan jaminan akan apa yang ditulisnya ini.

Daftar Isi :

Bab 1 Tujuan Undang-Undang Peradilan Agama
A. Mempertegas Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama sebagai Kekuasaan Kehakiman
B. Menciptakan Kesatuan Hukum Peradilan Agama
C. Memurnikan Fungsi Peradilan Agama

Bab 2 Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam
A. Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam
B. Tujuan Kompilasi
1. Melengkapi Pilar Peradilan Agama
2. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum
3. Mempercepat Proses taqribi Bainnal Ummah
4. Menyingkirkan Paham Private Affair
C. Kompilasi Merupaqkan Jalan Pintas
D. Pendekatan Perumusan KHI
1. Sumber Utama Al Quran dan Sunah
2. Mengutamakan Pemecahan Problem Masa Kini
Unity dan variety
4. Pendekatan Kompromi dengan Hukum Adat
E. Selintas Informasi Materi Pokok KHI
1. Materi Pokok Hukum Perkawinan
2. Pokok-Pokok materi Hukum Kewarisan
3. Pokok-Pokok Hukum Perwakafan
F. KHI Langsung Konsevatif dan Belum Sempurna
1. KHI LAngsung konservatif Sejak Dirumuskan
2. KHI Jauh dari Sempurna

Bab 3 Asas Umum Peradilan Agama
A. Asas Personalita Keislaman
B. Asas Kebebasan
1. Tujuan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
2. Pengertian Kebebasan ekuasaaan Kehakiman
3. Penegasan Asas Kebebasan dalam UU No. 7 ahun 1989
C. Asas Wajib Mendamaikan
1. Pengertian Mendamaikan
2. Wajib Mendamaikan Perceraian Atas Alasan Perselisihan
3. Tata Cara Upaya Mendamaikan
D. Asas sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
E. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum
1. Pengaturan dan Tujuan Asas Persidangan Terbuka
2. Asas Teruka Untuk Umum Dikecualikan dalam Perceraian
3. Akibat Hukum Pelanggaran Asas Terbuka
4. Asas Terbuka untuk Umum Diterapkan Secara Luwes
F. Asas Legalitas dan Persamaan
1. Makna Asas Legalitas
2. Makna Asas Equality
G. Asas Aktif Memberi bantuan
1. Sifat Hukumnya antara Interperatif dan Anjuran
2. Batasa Pemberian Bantuan

Bab 4 Kedudukan Peradilan Agama
A. Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman
B. Kompetensi Absolut Antarlingkungan Peradilan
C. Pembinaan Peradilan Agama
1. Pembinaan Teknis Dilakukan Mahkamah Agung
2. Pembinaan Organisasi, Administrasi, dan Keuangan oleh Menteri Agama
3. Pembinaan dan Pengawasan Umum Hakim Sebagai Pegawai Negeri Dilaksanakan Menteri Agama

Bab 5 Susunan Peradilan Organisasi Agama
A. susunan Hierarki Peradilan Agama
B. Susunan Organisasi Peradilan Agama
1. Syarat Pengangkatan Hakim
2. Pengangkatan Hakim
3. Pemberhentian Hakim
4. Pengambilan Sumpah Hakim
5. larangan Rangkap
6. Penangkapan dan Penahanan Hakim
7. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama
8. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Panitera Pengadilan Agama
9. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Wakil Panitera Pengadilan Agama
10. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Panitera Muda Pengadilan Agama
11. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengganti Pengadilan Agama
12. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Juru Sita Pengadilan Agama
13. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil Sekertaris Pengadilan Agama
C. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama
1. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Hakim tinggi
2. Syarat pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
4. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian dan Penyumpahan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
5. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengadilan Tinggi Agama
6. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama
7. Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama
8. Syarat Penagngkatan, Pemberhentian, dan Penyumpahan Wakil Sekertaris Pengadilan Tinggi Agama

Bab 6 Kekuasaan Peradilan
A. Kekuasaan Mengadili
B. Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Perkawinan
C. Jangkauan Kewenangan Mengadili Perkara Warisan
1. Meliputi Asas Personalita Ke-Islaman dan Wawasan Nusantara
2. Meliputi Seluruh Bidang Hukum Waris Islam
D. Kewenangan Peradilan Agama Tidak Menjangkau Sengketa Milik
1. Sengketa Milik Kompetensi Absolut peradilan Agama
2. Kewenangan Absolut Peradilan Umum Atas Sengketa Milik Meliputi harta Bersama, Hibah, dan Wakaf
3. Asas Tata Cara Penyelesaian terbatas Atas Objek yang Tidak tersangkut Sengketa Milik
E. Hak Opsi dalam Perkara Warisanv 1. Hak Opsi Tidak Bertentangan Dengan Asas Perdata
2. Hak Opsi mengandung Problema Hukum Acara
F. Jangkauna Kewenangan Mengadili Perkara Wasiat dan Hibah
G. Sengketa Milik Faktor Kendala
H. Sengketa Milik Hanya Meliputi Pihak Ketiga
I. Kewenagnan Pengadilan Tinggi Agama Mengadili Sengketa Kompetensi dan Mengawasi Jalan Peradilan
1. Megadili Sengketa Kompetensi dalam Tingakt Pertama dan terakhir
2. Sengketa Kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama yang Berlainan, Mahkamah Agung Mengawasi Jalan Peradilan
J. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mengawasi Jalan Peradlan
1. Kewenagan Pengawasan
2. Memberi Keterangan, Pertimbangan dan Nasihat
3. Prosedur Pemberian Keterangan, Pertimbangan, dan Nasihatv 4. Larangan Memberi Keterangan, Pertimbangan, dan Nasihat

Bab 7 Gugatan dan Kompetensi Relatif
A. Permohonan dan Gugatan
1. Sistem Gugatan
2. Tata Cara Memasukan Gugatan
3. Bentuk Gugatan
B. Gugat Volunter
1. Ciri Gugat Volunter
2. Kekuatan Hukumnya Bersifat Sepihak
3. Perlawanan Terhadap Putusan Volunter
C. Gugat yang Bersifat Contentiosa
1. Gugatan Bersifat Partai
2. Petikan dan Putusan Bersifat Comdenatoir
D. Formulasi Gugatan
1. Pencantuman Tanggal Gugatan
2. Pencantuman Alamat Ketua Pengadilan
3. Pencantuman Lengkap dan Terang nama dan Alamat Para Pihak
4. Penegasan Para Pihak dalam Perkara
5. Uraian Posita atau Dalil Gugat
6. Perumusan Hal-Hal yang Bersifat Asesor
7. Pencantuman Permintaan untuk dipanggil dan Diperiksa
8. Petitum Gugat
E. Perbuatan Gugatan
1. Tidak Menyimpang dari Kejadian Materiil
2. Perbuatan tidak Boleh Merugikan Tergugat
3. memberi Kesempatan pada Tergugat Membela Diri
F. Kompetensi Relatif Antar pengadilan Agama
G. Patokan Kompetensi Relatif Secara mum
1. Faktor Tempat Tinggal Tergugat
2. Faktor Jumlah Tergugat Dikaitkan denganTempat Tinggal Para Tergugat
3. Faktor Tempat Tinggal tergugat "Tidak Diketahui"
4. Faktor Objek Gugat Terdiri dari Benda "Tidak Bergerak"
5. Faktor Pemilihan Domisili
H. Kompetensi Relatif Perkara Cerai talah dan Cerai Gugat
1. Penentuan Kompetensi "Cerai Talak"
2. Penentuan Kompetensi Relatif dalam Cerai Gugat
I. Menentukan Kompetensi Relatif Penguasaan Anak, Nafkah Anak, Nafkah Istri, dan harta Bersama
1. Dalam Penggabungan Gugat, Kompetensi Relatif Ditentukan oleh Kompetensi Permohonan Cerai Talak atau Cerai Gugat
2. Dalam Hal Gugat Penguasaan Anak, Nafkah, dan Harta Bersama Digugat tersendiri Seseudah Gugat Cerai talak atau Cerai Gugat Berkekuatan Hukum Tetap, Menentukan Kompetensi Relatif Didasarkan atas Patokan Umum yang Diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBG

Bab 8 Pemeriksaan Perkara Perceraian

A. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Cerai Talak
1. Pemohon Suami, Termohon Istri
2. Formulasi Gugat Permohonan
3. Kompetensi Mengadili Cerai talak
4. Asas Pemeriksaam Cerai Talak
5. termohon Berhak Mengajukan Gugat Rekonvensi (Counter Claim)
6. Panggilan yang patut dan Resmi
7. Keputusan Gugat Cerai Talak dan Upaya hukum Istri
8. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak
9. Hal yang menggugurkan Penetapan Cerai Talak
B. Tata Cara Pemeriksaan Cerai Gugat
1. Penggugat Istri, Tergugat Suami
2. Kompetensi relatif Perkara Cerai Gugat
3. Formulasi Gugatan Cerai Gugat
4. Asas Pemeriksaan Cerai Gugat
C. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Mendapat Pidana Penjara
D. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Cacat
E. Tata Cara Pemeriksaan Atas Alasan Syiqaq
1. Memeriksa Keluarga atau Orang Dekat Dengan suami Istri
2. Kedudukan Keluarga atau Orang Dekat Sebagi Saksi
3. Pengadilan Dapat Mengangkat Hakam
F. Izin Pisah Tempat Tinggal
1. Pemberian Izin Didasarkan Atas Dua Faktor
2. Tata Cara Pemberian Izin
3. Putusan Pemberian Izin Tdak Dapat Dibanding
G. Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Nafkah, Biaya Anak, dan Harta Bersama
1. Tata Cara Pengajuan Permohonan
2. Pengabulan Tidak Dapat Dibanding dan Dapat Dilaksanakan
H. Sita Marital Dapat Diminta Dengan Gugat Cerai
1. Tata Cara Permohonan Sita
2. Tenggang aktu Pengajuan Sita
3. Alasan Permohonan Sita
4. Tata Cara Pelaksanaan Sita
5. Sita Marital Meliputi Seluruh Harta Bersama
6. Sita Marital Tidak Meliputi Harta Pribadi
I. Tata Cara Pemerikasaan Harta Bersama
1. Tergugat Dapat mengajukan Rekonvensi Atas Harta Bersama
2. Tata Cara Pemeriksaan Sengketa Milik dalam Perkara harta Bersama
3. Wujud Harta Bersama
J. Pemeriksaan Cerai dalam Alasan Zina
1. Asas In Flagrante Delico
2. Pengakuan Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Atas Alasan Zina
3. Putusan Pidana Melakukan Zina
4. Cara Menreapkan Sumpah Atas Alasan Zinav 5. Cara Menerapkan Sumpah dalam Cerai Gugat

Bab 9 Putusan Peradilan Agama
A. Bentuk Putusan Peradilan Agama
1. Bentuk "Penetapan"
2. Bentuk "Putusan"
B. Ikatan Batiniah Hakim Peradilan Agama Memutus Perkara
C. Keputusan Berdasar Alasan yang Cukup
1. Pemberhentian Dengan Hormat dari Jabatan hakim
2. Keputusan Yang Kurang Motivasi dapat Dibatalkan
D. Formulasi dan Sistematika Pengadilan
E. Auntentisitas Keputusan Pengadilan
1. Penandatannganan Putusan berbeda Dengan Berita Acara
2. Saat Penandatanganan Keputusan
F. Keputusan yang dapat Dijalankan Lebih Dulu
1. Pengertian Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu
2. Tata Cara Melengketkan Kekuatan Eksekusi
3. Syarat Mengabulkan Keputusan Dijalnkan Lebih Dulu
4. Putusan Lebih Dulu Sangakt Eksepsional
5. Eksekusinya Bersifat Fakultatif
6. Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dulu Hanya dalam Perkara Contentiosa

Bab 10 Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama
A. Pendahuluan
B. Upaya Banding
1. Tata cara Permohonan Banding
2. Pemeriksaan Tingakt Banding
3. Jangkauan Pemeriksaan Banding
C. Upaya Kasasi
1. Perkara yang Dapat Dikasasi
2. Permohonan Kasai hanya Satu Kali
3. Yang Berhak Mengajukan Kasasi
4. Bentuk Permohanan Kasasi
5. Permohonan Disampaikan Melalui Pengadilan Tingakt Pertama
6. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Kasasi
7. Ancaman Atas Keterlambatan Permohonan Kasasi
8. Panitera Tidak Berwenang Meolak Permohonan Kasasi
9.Pembayaran Biaya Kasasi
10. Memberitahukan Permohonan Kasasi pada Pihak Lawan
11. Wajib Menyampaikan Memori Kasasi
12. Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung
13. Pencabutan Permohonan Kasasi
D. Upaya Peninjauan Kembali
1. Pengertian PK
2. Pemeriksaan PK Kewenangan Mutlak Mahkamah Agung
3. Yang Berhak Mengajukan PK
4. Permohonan PK Hanya Satu Kali
5. PK tidak Menagguhkan Atau Menghentikan Eksekusi
6. Pencabutan Permohonan PK
7. Alasan Permohonan PK
8. Tenggang Waktu Mengajukan PK
9. Tata Cara Mengajukan Permohonan PK
Daftar Pustaka